Komnas Pendidikan: "Pemerintah Berlebihan Menyikapi HUT Guru PGRI"

Komnas Pendidikan: Pemerintah Berlebihan Menyikapi HUT Guru PGRI

Jakarta - Adanya surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi (Menpan-RB ) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan terkait perayaan Hari Guru Nasional (HGN) 2015 yang akan diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 13 Desember, menurut sekjen Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan, Andreas Tambah, berlebihan. Menurut Andreas, tidak ada hal yang dikuatirkan dari perayaan HGN 2015.

Andreas menyebutkan, PGRI merupakan organisasi guru dan sah jika akan melaksanakan HGN 2015 dihari yang berbeda. Apalagi perayaan HGN 2015 bersamaan dengan HUT PGRI ke-70 dan diselenggarakan pada hari Minggu (13/12).

"Pemerintah terlalu berlebihan menyikapi perayaan HGN oleh PGRI. Sebenarnya pemerintah mengkhawatirkan hal apa sehingga sampai mengeluarkan surat edaran," kata Andreas kepada Suara Pembaruan, Sabtu (12/12).

Dia menegaskan, semua organisasi guru berhak merayakan HGN 2015 dan PGRI adalah organisasi yang berbadan hukum dan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. PGRI wajar menyelenggarakan HGN karena adanya organisasi guru, hak- hak guru dapat dierjuangkan, jadi sangat wajar jika dilakukan oleh organisasi guru. Seharusnya pemerintah memberikan respon positif.

Andreas meminta sebaiknya pemerintah tidak membatasi hal tersebut apalagi sampai mengintimidasi karena sangat tidak tepat.

Sementara itu, Anggota Dewan PDI-P komisi X Asdy Narang mengatakan, HGN 2015 sudah dilaksanakan pemerintah 24 November lalu. Namun menurutnya tidak menjadi persoalan jika ada organisasi yang akan merayakan HGN pada hari yang berbeda selama tidak melanggar aturan pemerintah.

"PGRI merayakan pada hari Minggu, jadi tidak ada masalah seharusnya, karena tidak melanggar aturan," kata asdy.

Terkait surat edaran dua menteri, Asdy menilai karena adanya kekhawatiran jika perayaan HGN merugikan guru. Pemerintah khawatir jika ada organisasi yang merayakan HGN meminta sumbangan dari guru berupa pemotongan gaji. Namun jika apa yang dilakukan PGRI atau organisasi lainnya tidak membuat guru susah maka sah-sah saja dirayakan.

Politisi asal Kalimantan Tengah ini berpesan agar HGN yang dirayakan oleh PGRI dilakukan dengan tujuan yang jelas untuk kepentingan guru. (beritasatu)

Share this post