Ringkasan materi pkn kelas 9 semester 1 OTONOMI DAERAH || kurikulumsekolahku

OTONOMI DAERAH

A. Hakikat otonomi daerah

1. Pengertian otonomi daerah

Otonomi ——-berasal dari bahasa Yunani, yaitu :

Oto (auto) = sendiri

Nomi (noumi) = UU atau aturan

Otonomi ——-pengaturan sendiri, pengundangan sendiri, memerintah sendiri

Desentralisasi -berasal dari bahasa Latin, yaitu :

De = lepas

Centrum = pusat

Melepaskan dari pusat

a. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

b. Daerah otonom adalah kesatuan mayarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam ikatan NKRI

2. Arti penting dan tujuan otonomi daerah

a. Pentingnya otonomi daerah :

– Untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah,

sehingga pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang besifat

strategis

– Untuk memperdayakan pemerintah daerah secara optimal serta mendorong prakarsa dan kreatifitas pemerintah

daerah, sehingga mampu mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah

-

b. Tujuan otonomi daerah

1) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan mayarakat yang semakin baik

2) Pengembangan kehidupan demokrasi

3) Keadilan

4) Pemerataan

5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan daerah dalam rangka keutuhan NKRI

6) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat

7) Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peranserta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi

DPRD

3. Peraturan perundangan mengenai otonomi daerah

a. UUD 1945 —- pasal 18, pasal 18A-B

b. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

c. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

d. Ketetapan MPR RI No IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi

4. Pengertian Pemerintahan Daerah

a. Pemerintahan daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif daerah

b. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

5. Asas-asas dan prinsip pelaksanaan otonomi daerah

a. Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah

1) Asas Desentralisasi

Adalahpenyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI

2) Asas Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemeintahan

pusat dan/atau kepada intansi vertikal di wilayah tertentu

3) Tugas Pembantuan

Adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu

b. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah

1) Otonomi seluas-luasnya

Artinya daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang

menjadi urusan pemerintah pusat yang di tetapkan dengan peraturan perundangan

2) Otonomi yang nyata (riil)

Artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban

yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan

kekhasan daerah

3) Otonomi yang bertanggungjawab

Artinya otonomi yang dalam penyelengaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian

otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang

merupakan bagian utama dari tujuan nasional

6. Pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a. Pemerintah Pusat

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat , meliputi :

1) Politik luar negeri

2) Pertahanan

3) Keamanan

4) Yustisi

5) Moneter dan fiscal nasional

6) Agama

b. Pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah , meliputi :

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan

2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

4) Penyediaan sarana dan prasarana umum

5) Penanganan bidang kesehatan

6) Penyelenggaraan bidang pendidikan

7) Penanggulangan masalah social

8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan

9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

10) Pengendalian lingkungan hidup

11) Pelayanan pertanahan

12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan

14) Pelayanan administrasi penanaman modal

15) Penyelenggaraan pelayanan daerah lainnya

16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

B. Arti penting partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah

1. Pengertian kebijakan publik

Kebijakan Publik adalah kebijakan yang diperuntukan bagi seluruh anggota masyarakat, atau kebijakan yang yang

menyangkut kepentingan umum (orang banyak).

Pengertian kebijakan publik menurut :

• DYE ” Apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan.

• EDWAR III ” Apa yang pemerintah katakan dan di lakukan atau tidak dilakukan kebijakan . Merupakan

serangkaian tujuan dan sasaran dari program – progam pemerintah

• KARTA SASMITA ” Kebijakan public merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan:apa yang dilakukan dan

apa yang tidak dilakukan pemerintah, apa yang menyebabkannya dan apa pengaruhnya

• ANDERSON ” Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan diLaksanakan oleh pelaku

atau kelompok guna memecahkan masalah tertentu

2. Arti penting dan tujuan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

– Arti penting : untuk memberdayakan dan memotivasi masyarakat agar ikut aktif dalam proses pelaksanaan

pembangunan

– Tujuan : mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, ketentraman, kedamaian mayarakat, melindungi dan mengayomi

hak-hak masyarakat, mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional

– Contoh kebijakan publik : peraturan-peraturan, undang -undang, tindakan-tindakan pemerintah dan program-

program pemerintah

3. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik

a. Pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda

b. Penyusunan skala prioritas

c. Perumusan rancangan kebijakan

d. Penetapan dan pengesahan kebijakan

e. Pelaksanaan kebijakan

f. Evaluasi kebijakan publik

4. Konsekuensi ketidakikutsertaan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik

– Kebijakan publik pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan publik harus bertumpu

pada keinginan, harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat

– Tanpa dukungan, partisipasi dari masyarakat, suatu kebijakan publik tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik,

bahkan akan menimbulkan protes dan gejolak

5. Partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik

– Komponen pelaksanaan kebijakan publik : manusia, dana, sarana dan prasarana

– Media sosialisasi kebijakan publik : media elektronik ( internet, email, TV dan radio ), spanduk, selebaran, surat

kabar atau dalam bentuk pengumpulan massa dalam suatu tempat.

– Contoh partisipasi mayarakat pelaksanaan kebijakan publik :

– membayar pajak tepat pada waktunya

– melaksanakan berbagai peratuaran prundangan yang berlaku

– memberikan masukan kepada pemerintah berupa opini, solusi , dan kritik.

Share this post